Rutan Pekalongan Perkuat Layanan Hukum melalui Kerja Sama dengan Perkumpulan Law & Justice

PEKALONGAN – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pekalongan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perkumpulan Law dan Justice Perwakilan Pekalongan terkait pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan di Aula Rutan, Senin (02/02/2026).

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan, Nanang Adi Susanto, S.H., M.H., bersama Ketua Perkumpulan Law & Justice Perwakilan Pekalongan, Muslimin, S.H., M.H., sebagai landasan koordinasi dalam penyediaan layanan bantuan hukum bagi para tahanan.

Baca juga: Fahri Bachmid: Putusan MK Jadi Pemandu Amandemen UU Polri

Nanang Adi Susanto menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak hukum tahanan. “Melalui Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan, kami berkomitmen menghadirkan akses bantuan hukum yang adil dan setara, ” ujarnya.

Senada dengan itu, Muslimin menyampaikan bahwa keberadaan pos bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan.

Baca juga: MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun

“Pos Bantuan Hukum ini menjadi sarana penting untuk memastikan setiap tahanan memperoleh akses keadilan tanpa diskriminasi, ” ungkapnya.

Melalui kolaborasi ini, Rutan Kelas IIA Pekalongan berharap layanan bantuan hukum dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Buntut Pernyataan di Sihaporas, Bane Raja Manalu Dilaporkan Sesepuh dan Tokoh Masyarakat Simalungun ke MKD DPR RI

Foto: Hufan 
Kontributor: Hufan
Editor: Tim Humas Rutan Pekalongan